Komisi III DPRD Trenggalek : Jangan Sampai Ada lagi Gagal Lelang di Kegiatan APBD 2022

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (21/3/2022).

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek berharap dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak lagi terjadi gagal lelang serta penawar lelang dibawah standar tidak terulang kembali.

Baca juga: DPRD Sukoharjo Jateng, Belajar di Trenggalek Tentang Pembangunan Bendungan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto mengatakan, pada rapat kerja kali ini pihaknya mengundang beberapa OPD.Antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

" Ada beberapa catatan yang kami berikan kepada beberapa OPD, yakni harus ada koordinasi dengan ULP supaya tidak terjadi keterlambatan seperti tahun kemarin.Apalagi sampai ada yang gagal lelang, " ucapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

Pranoto meminta kepada OPD tehnis untuk segera mengumumkan paket pengadaan barang dan jasa di ULP.

" Jadi apa yang diputuskan oleh ULP bisa menjadi ukuran di masing - masih OPD.Supaya bisa meminimalisir terjadinya gagal lelang, " imbuhnya.

Baca juga: Komisi I DPRD Trenggalek Kunker ke DPRD Provinsi Jatim

Politisi dari PDI-P ini menyebut, pada kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021ada beberap paket pengadaan barang dan jasa yang mengalami gagal lelang.

Dia mencontohkan, ada dua kegiatan di Disdikpora yang gagal lelang.Sehingga, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Trenggalek." Ini tidak boleh terjadi di tahun 2022, " ungkapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Ketika disinggung tentang penawaran dibawah standar, pria yang kali kedua menjadi legislator di DPRD Kabupaten Trenggalek, menyampaikan, perlu kiranya ada koreksi ketika harga tidak sesuai.

" Koreksinya itu saat klarifikasi harga.Pendeknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak jika harganya dibawah standar, " tandasnya.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Selain itu, dia juga menjelaskan, salah satu kendala lain gagal lelang adalah waktu dan persyaratan administrasi untuk memenuhi yang disyaratkan ULP.

" Yang jelas jika sampai terjadi gagal lelang maka masyarakat tidak bisa menikmati kegiatan APBD, " tutupnya (ags).